Banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Fadly pada Januari 2026 berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah pekerja migran asal Indonesia yang datang ke KBRI Kamboja. Dari tempat cukur itulah berbagai kisah jual beli WNI di sindikat penipuan daring dan situasi kerja di perusahaan penipuan daring mulai Fadly dengar. Ketika bekerja di sebuah tempat cukur rambut di Kamboja, Fadly kerap melayani para WNI yang bekerja di perusahaan penipuan daring. Aku lihat sekitar 95% WNI yang kerja di kantor penipuan daring, termasuk bos di level menengah, perekrut adalah orang Indonesia. “Pernah aku sampai enggak tidur beberapa hari karena merespons (berbagai pesan) orang yang berbeda,” sambung Fadly yang juga pernah bekerja di Kamboja. Isi pesannya adalah permohonan bantuan dari para warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak bekerja dalam sindikat penipuan daring di Kamboja.

Kelelahan Ekstrem Berujung Maut, Kisah Brigadir Fajar Permana Gugur Kawal Arus Mudik 2026

Minta tolong bantu, aku sudah enggak sanggup lagi, Bang,” kata Fadly mencontohkan berbagai isi pesan yang masuk ke ponselnya. Mereka meminta pertolongan agar bisa keluar dari gedung kantor dan kembali ke Indonesia dengan selamat.

Siapa Andrej Kostolansky? Pelatih Kiper Timnas Indonesia yang Bakal Dampingi John Herdman

• Aku lihat sekitar 95% WNI yang kerja di kantor penipuan daring, termasuk bos di level menengah, perekrut adalah orang Indonesia.
• Pada Maret 2025 pemerintah Indonesia telah menerbitkan larangan bagi WNI untuk bekerja di Kamboja.
• “Kami siap membayar peifu (uang untuk mediator, biasanya berjumlah belasan hingga puluhan juta rupiah) bagi yang bisa mengantar ke perusahaan kami,” tulis iklan tersebut.

Ia menyatakan perlunya pemerintah melakukan penelusuran forensik digital dan psikologi dari setiap pekerja WNI yang meminta pertolongan untuk dipulangkan. Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menyebut keberadaan lowongan itu berbahaya karena para pekerja cenderung mengesampingkan keamanan dan kredibilitas perusahaan, apalagi saat mereka di tengah kesulitan finansial. Ada kalanya lowongan mencantumkan bahwa pekerjaannya adalah love scam. Komunikasi daring dilakukan lewat ponsel dan gawai lain yang disediakan perusahaan untuk keperluan pekerjaan. Sementara itu, pakar keamanan siber Pratama Persadha menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sebetulnya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengungkap aktor-aktor di balik perdagangan orang.

Di samping itu, ada pula ketentuan untuk melibatkan tim intelijen dari tiap negara yang terlibat perdagangan orang. “Sejak lama Migrant CARE juga mendorong agar pengelola platform media sosial dan aplikasi pesan bertanggung jawab. “Kami siap membayar peifu (uang untuk mediator, biasanya berjumlah belasan hingga puluhan juta rupiah) bagi yang bisa mengantar ke perusahaan kami,” tulis iklan tersebut. Di dalam grup tersebut berbagai lowongan kerja sebagai tim marketing, search engine operator specialist, penerjemah, dan pelayanan konsumen terus bermunculan setiap hari. Pada Maret 2025 pemerintah Indonesia telah menerbitkan larangan bagi WNI untuk bekerja di Kamboja.

“Tidak ada kontrak kerja, aku dibayar sekitar Rp6 juta per bulan,” tutur Kiki. Hp, dompet, paspor disita perusahaan,” lanjut Kiki lewat sambungan telepon dengan DW Indonesia. “Tabunganku Rp65 juta habis diperas,” kata Kiki Rizky (35) tentang pengalamannya bekerja di Kamboja. Peningkatan jumlah WNI yang bekerja di Kamboja terjadi sejak awal masa COVID-19 pada 2020. Sembari berupaya menghubungi keluarga para WNI yang minta pertolongan, Fadly memberi tahu mereka cara terhubung dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh Kamboja (KBRI Phnom Penh). Fadly bercerita, ponsel pribadi milik sebagian besar WNI yang menghubunginya, disita perusahaan.

Namun, sampai sekarang belum ada peran dari platform untuk menyaring pesan atas nama kebebasan informasi,” kata Wahyu. Baru sampai di Indonesia November 2025,” kata Kiki yang mamibet kini bekerja sebagai pengemudi ojek online di kampung halamannya. Namun, Kiki tidak langsung bisa pulang karena perusahaan tidak mengurus visanya. Akhirnya, Kiki memutuskan mengadu ke orang yang membawanya ke Sihanoukville. Ia mengaku berulang kali meminta izin kepada tim personalia perusahaan untuk pulang, tapi tak pernah diizinkan.